Industri di Persimpangan Jalan

Krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 tidak membuat Indonesia terpuruk.

Senin, 8 Maret 2010, 10:18 WIB

Hadi Suprapto

Pabrik LG Electronics Indonesia di Cibitung, Jawa Barat (VIVAnews/Muhammad Chandrataruna)

VIVAnews - Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang berlangsung di Batam, usai sudah. Rakernas yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Selasa 2 Maret 2010 itu menyimpulkan industri Indonesia tengah berada di perimpangan jalan, antara kejayaan dan kemunduran.

Industri di Indonesia bisa berjaya sebab ekonomi nasional telah menunjukkan taringnya di mata dunia. Indonesia dinilai mampu menjalankan semangat globalisasi, melalui pasar bebas dan demokratisasi sistem pemerintahan.

Krisis ekonomi global yang terjadi pada 2008 tidak membuat Indonesia terpuruk. Bahkan, Indonesia masuk dalam tiga negara Asia, setelah India dan China, yang masih tumbuh positif saat itu. Kini krisis pun telah mulai reda.

Di sisi lain, ancaman kemunduran industri juga tengah terjadi. Indonesia hanya dimanfaatkan oleh globalisasi. Ini tercermin dari kemandirian ekonomi yang semakin tergerus.

Ketua Umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan, saat seperti ini, Indonesia masih memiliki waktu untuk menentukan pilihan. Apakah akan memilih kejayaan atau keterpurukan industri.

Tentu, poin kedua bukan pilihan yang tepat. Indonesia masih memiliki potensi untuk mengejar ketertinggalan dalam globalisasi. Khususnya daya saing perekonomian, efektivitas pemerintahan, dan pemerataan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Erwin, pemerintah dan pelaku industri nasional harus memanfaatkan tiga momentum emas. Pertama, krisis ekonomi global yang baru saja berlalu. Atas krisis ini, Indonesia bisa belajar, bahwa krisis tidak pandang bulu. Krisis bisa menyerang negera-negara maju.

"Kami melihat ada peluang menggantikan dominasi perusahaan multinasional, sebab Indonesia tidak terlalu terkena krisis," kata Erwin, akhir pekan lalu.

Erwin mengatakan, perusahaan multinasional membutuhkan masa pemulihan sekitar 3-5 tahun ke depan. Dalam rentang waktu itu, perusahaan nasional dapat meningkatkan pangsa pasar dalam negeri, dilanjutkan dengan ekpansi ke pasar internasional.

Dia mencontohkan, Citibank sedang sibuk membenahi dirinya di Amerika Serikat, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk berkesempatan mengambilalih pangsa pasar Citibank di Indonesia dan Asia Tenggara.

Kedua, pemberlakuan pasar bebas Asean-Cina. Pasar bebas ini sebaiknya tidak dijadikan hambatan, melainkan sebagai peluang. Dalam perjanjian ini, terdapat peluang bagi perusahaan nasional untuk mengekspor barang dan komoditas ke China dan Asia Tenggara.

Terakhir, pemerintah harus memanfaatkan kian matang dan meluasnya demokratisasi politik dan desentralisasi sistem pemerintahan di daerah. Desentralisasi ini jangan dijadikan hambatan, melainkan dijadikan peluang emas untuk mendorong efektivitas pemerintahan dan pemerataan pembangunan.

Untuk menghindar dari deindustrilisasi, HIPMI merekomendasikan beberapa program ke depan. Pertama, dalam jangka pendek, 12 bulan ke depan, pemerintah harus melakukan reindustrialisasi, yakni langsung memberlakukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan daya saing perusahaan-perusahaan nasional di seluruh sektor unggulan.

Pemerintah segera memberlakukan kebijakan yang dapat menurunkan ongkos produksi, meningkatkan nilai tambah dan peningkatkan efisiensi industri, dan peningkatan kontribusi usaha kecil menengah terhadap produk domestik bruto.

Pemerintah juga perlu meningkatkan pangsa pasar produk nasional, meningkatkan wirausaha, meningkatkan kerja sama bank nasional dengan perusahaan nasional, membentuk bank UKM, dan meningkatkan pertumbuhan nilai PDB.

Kedua, untuk program jangka pendek, 24 bulan, HIPMI merekomendasikan pembangunan nasional harus dilakukan dengan cara baru. Pemetaan, konsolidasi dan mobilisasi sumber daya utama untuk penguatan perekonomian nasional.

hadi.suprapto@vivanews.com